Malaysia: Utang Perjudian Tak Dapat Memicu Kebangkrutan
Keputusan Signifikan dari Pengadilan di Ipoh
Pengadilan Tinggi Ipoh, Malaysia, memutuskan bahwa utang terkait perjudian tidak boleh dijadikan dasar untuk mengajukan kebangkrutan. Putusan ini merujuk pada keputusan Mahkamah Persekutuan yang diambil dalam perkara Datuk Ting Ching Lee pada tahun sebelumnya.
Keputusan Merujuk pada Kasus Lampau
Hakim Moses Susayan dari Pengadilan Tinggi membatalkan status kebangkrutan Lee Fook Khuen, seorang pria berusia 75 tahun, setelah Resorts World Sentosa Pte Ltd menggugatnya. Lee memiliki utang sejumlah S$5,930 juta yang terdaftar di Pengadilan Tinggi Singapura tahun 2018 karena gagal melunasi pinjaman judi senilai S$10 juta. Upaya Lee untuk membatalkan pendaftaran keputusan di Malaysia berujung pada putusan Mahkamah Persekutuan yang menguatkan bahwa utang dari perjudian tidak dapat ditegakkan di Malaysia meskipun diakui di negara lain.
Pengaruh Utang Judi pada Kebijakan Publik
Dalam keputusannya, Hakim Moses menyatakan bahwa menurut hukum Malaysia, utang terkait perjudian dipandang sebagai utang kehormatan tanpa kewajiban hukum untuk melunasinya. Meski legal di negara asalnya, penegakan utang di Malaysia bertentangan dengan kebijakan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hukum Sipil 1956.
Kerangka Hukum di Malaysia
Pasal 26 dari Undang-Undang Kontrak 1956 menetapkan bahwa semua perjanjian mengenai perjudian atau taruhan dianggap batal. Pasal ini juga melarang tindakan hukum untuk menagih uang atau barang dari perjudian. Hakim menekankan bahwa pengadilan dapat menolak untuk menegakkan utang yang timbul dari transaksi atau kontrak judi yang ilegal, karena itu bertentangan dengan kebijakan publik.
Pengadilan yang Tegas terhadap Utang Judi
Moses menunjukkan bahwa pengadilan kebangkrutan berhak menilai jenis utang tersebut, meskipun utang itu didaftarkan sesuai dengan Undang-Undang Pelaksanaan Penilaian Timbal Balik. Larangan penegakan hukum terhadap utang judi menjaga integritas proses hukum, dan hukum tidak mengizinkan penegakan terselubung dari kontrak yang dinyatakan batal. Keputusan ini menggarisbawahi kebijakan tegas Malaysia terhadap utang perjudian, menekankan bahwa utang semacam itu tidak dapat dijadikan dasar kebangkrutan dan tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat ditegakkan di negeri ini.
